PRESIDEN YANG MENENTANG KONTRAK KARYA FREEPORT

PRESIDEN YANG MENENTANG KONTRAK KARYA FREEPORT

Ketika pemerintah sekarang (Presiden Jokowi) sedang melakukan upaya untuk mendapatkan hak yang proporsional atas Freeport, saya jadi ingat presiden kita di era Reformasi, Gus Dur.

Gus Dur dulu juga menolak perpanjangan kontrak karya Freeport, akibatnya beliau dilengserkan. Sebelumnya beliau mengusulkan agar Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme Papua, Tombenal, untuk menjadi Komisaris Freeport.

Jejak jejaknya pelengserannya akibat masalah Freeport cukup jelas. Beliau dilengserkan pada bulan july, empat bulan kemudian yaitu bulan november tahun 2001 loloslah UU Migas yang berisi liberalisasi perusahaan tambang dan migas, disusul dengan Amandemen UUD 1945 pada tahun 2002.

Dikabarkan Perusahaan asing selalu mengancam pemerintah jika kepentingannya tidak terpenuhi. Dan memberi keuntungan kepada politisi agar menekan pemerintah. Inilah yang dilakukan oleh para komprador yang mendapatkan keuntungan sesaat tetapi membuat sumberdaya alam dan energi kita bocor ke luar negeri.

Ketika pemerintah sekarang ingin mengambil alih Freeport, tentu akan mendapatkan perlawanan yang keras, sebagaimana yang dialami oleh Gus Dur. Karena Gus Dur melawan, maka dia dilengserkan.

Jadi kita harus mendukung kebijakan dari pemerintah ini. Yang harus kita lakukan adalah tetap mengawasi agar ketika lepas dari USA, tidak masuk perangkap Negara Adidaya lain. Indikasinya memang cukup jelas, dilihat tidak adanya “perlawanan” dari dalam yang biasanya selalu direkayasa oleh kekuatan kapital asing. Boleh jadi karena “para komprador” sudah mendapat cukong baru, sehingga melawan bos lama.

Jadi kita wajib mendukung upaya pemerintah, tidak peduli siapa Presidennya, jika demi kebaikan Bangsa ini, dan tidak melanggar konstitusi serta kepatutan. Dengan  tetap mengawasi agar tidak terjadi ketika lepas dari cengkeraman harimau, kemudian jatuh ke mulut buaya.

Begawan Tung
begawantung.blogspot.com

Berbagi :